Pangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang harus tersedia setiap saat dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan urusan pangan dalam aspek ketersediaan (produksi), keterjangkauan (daya beli), dan akses pemanfaatan (konsumsi). Akan tetapi, berbagai persoalan dan tantangan pangan yang dihadapi Indonesia masih sangat kompleks. Ketimpangan produksi pangan antar daerah, kesulitan distribusi karena kondisi daerah, harga yang belum terjangkau, dan beberapa kendala lain harus selalu dipantau dan dikendalikan.

Menghadapi persoalan pangan tersebut, sesuai dengan amanat UU No.18/2012, berkaitan dengan Lingkup Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan (SiPangan) yang terintegrasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan data, kualitas, serta akses data dan informasi pangan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pasal 114 UU Pangan dan Pasal 77 PP 17/2015.